TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan pegiat antikorupsi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ragu mengambil tindakan tegas atas rekomendasi Tim 8. Menurut kelompok yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Darurat Keadilan itu, sikap lamban dan tidak tegas justru akan merusak
citra Presiden.
"Jangan salahkan publik kalau Presiden nanti dianggap bagian dari persekongkolan," kata juru bicara Koalisi, Choirul Anam, dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Koalisi juga mengingatkan agar Presiden tidak mengambil langkah aman dengan hanya memberikan sanksi administrasi kepada para petinggi polisi dan jaksa yang terlibat merekayasa kasus petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah."Ini persekongkolan jahat.Yang terlibat tak cukup hanya dicopot, tapi juga harus dipidana," kata Choirul.
Anggota Koalisi, Rusdi Marpaung, meminta Presiden menjadikan rekomendasi Tim 8 sebagai pijakan untuk membersihkan kepolisian dan kejaksaan. "Harus ada shock therapy," kata dia. Jika kasus Bibit-Chandra tidak diselesaikan dengan memenuhi rasa keadilan, "Kegelisahan dan kemarahan publik akan terus meluas," kata Rusdi.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, juga menyarankan agar Presiden bergerak cepat. Jika tidak, Presiden akan dituduh mengulurulur waktu. "Pemerintah sedang buying time, membentur-benturkan kelompok masyarakat. Ini ciri khas Orde Baru,"kata Effendi.
Desakan senada disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta. Dia meminta Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi Tim 8 dengan menghentikan proses hukum kasus Bibit-Chandra."Kalau kasusnya diteruskan, kita lawan ramai- ramai," kata Wayan.
Di istana kepresidenan, Presiden Yudhoyono kemarin Cuma meminta kepolisian dan kejaksaan mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan kasus Bibit-Chandra. "Kepolisian dan kejaksaan agar betul betul mengambil langkah konklusif," kataYudhoyono.
Yudhoyono juga mengaku terus memantau berbagai media, termasuk jejaring Facebook, yang mengungkapkan perbedaan sikap masyarakat soal kasus Bibit-Chandra. "Ada gelombang pro dan kontra. Ada kecurigaan, ketidakpercayaan," kata Yudhoyono.
Yang membuat dirinya prihatin, kataYudhoyono, adalah beredarnya rumor yang menyangkut nama dia dan keluarganya. "Sama sekali tidak ada kebenarannya.Yang tidak ada menjadi ada," kata Presiden tanpa membeberkan rumor yang ia maksudkan.
Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan polisi sudah melengkapi berkas pemeriksaan Chandra dan mengembalikannya kepada jaksa. Adapun berkas kasus Bibit, kata Hendarso, "Masih terus dilengkapi."
Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mengisyaratkan bahwa proses hukum atas kasus Bibit-Chandra akan
berlanjut. Sebuah kasus, katanya, hanya dihentikan kalau kekurangan bukti, tersangkanya meninggal, kedaluwarsa, atau dikesampingkan demi kepentingan bangsa dan negara. "Apa kasus Bibit-Chandra menyangkut kepentingan bangsa dan negara?" Hendarman bertanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar